SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU

-

A.   Pengertian Orde Baru
Sejak ditumpasnya peristiwa G 30 S/ PKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru (Orba).
Orde Baru adalah
·         Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 19445.
·         Memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur baik mateial dan spiritual melalui pembangunan.
·         Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.[1]
Dengan demikian Orba bukan merupakan golongan tertentu, sebab Orba bukan merupakan penyelewengan fisik . Perubahan Orde Lama (sebelum 30 September 1965) ke Orde Baru berlangsung melalui kerja sama erat antara pihak ABRI dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Para pemuda itu bergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Dalam KAMI yang memegang peranan penting khususnya adalah  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang amat kuat serta mempunyai hubungan yang tidak resmi dan organisasi Islam lainnya. Pada tahun 1966, mahasiswa mulai melakukan demonstrasi mmemprotes segala macam penyalahgunaan kekuasaan, harga yang meningkat dan korupsi yang merajalela.[2] Protes itu berkembang dan berhulu protes terhadap Soekarno. Akhirnya pada tahun itu juga Soekarno didesak untuk menandatangani surat yang memerintahkan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan guna keselamatan dan stabilitas negara serta pemerintah.
Dalam Pasal 4 TAP MPRS NO. XXVII /MPRS/1966 tersebut selanjutnya disebutkan tentang isi pendidikan, di mana untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah:
1.      Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
2.      Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
3.      Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.[3]
Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu agar pendidikan dapat dimiliki oleh sebuah rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.
Menurut UU NO. 2 tahun 1989 tersebut, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Yaitu manusia            yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.[4]
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, mengusahakan:
a.       Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan  yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri.
b.      Pemberi dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.[5]
Dengan landasan demikian, sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara swasta, menyeluruh dan terpadu. Swasta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, menyeluruh dalam arti mencangkup semua jalur. Jenjang dan jenis pendidikan, dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

B.   Sistem Pendidikan pada masa Orde Baru
Ditengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Indonesia tetap membina pendidikan agama. Pembinaan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pndidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.[6]
Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama  dan pendidikan umum. Di satu pihak Depag mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum. Keadaan ini sempat dipertentangkan pleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan.
Sehingga ada 2 cara untuk menghubungkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran lain yakni:
Ø  Cara Okasional (Korelasi) yaitu menghubungkan bagian dari satu pelajaran dengan bagian dari pelajaran lain bila ada kesempatan baik.
Ø  Cara Sistematis yaitu menghubungkan bahan-bahan pelajaran lebih dahulu menurut rencana tertentu sehingga bahan-bahan itu seakan-akan merupakan satu kesatuan yang terpadu.[7]
Pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU NO. 4 tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu:
1.      Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2.      Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeridi atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.[8]
Dalam hubungan ini kementeroaan agama juga telah merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut:
a.       Pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah.
b.      Madin, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun.
c.       Madrasah-madrasah Swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern yang bersamaaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum.
d.      MIN, yaitu sekolah dasar negeri 6 tahun dimana perbandingan umum kari-kari 1:2.
e.       Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada MIN 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama 2 tahun, yang memberikan latihan keterampilan sederhana.
f.       Pendidikan teologi agama tertinggi. Pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan dua bagian/ dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta.[9]
Pada awal pemerintahan Orba, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (keppres) NO. 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) NO. 15 tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menag.
Pada masa Orba lah tonggak baru kehidupan berpolitik dicanangkan dan itulah penentu garis perputaran roda pemerintahan di Indonesia sampai pada masa kini. Dan keuntungan yang diperoleh pendidikan Islam di Indonesia sangat besar dengan lahirnya Orba, yang telah bertekad mengadakan pembangunan masyarakat Indonesia secara lahir dan batin. Sehingga pendidikan agama menyerasikan pembangunan bidang jasmani dan rohani, material dan spiritual, antara bekal dunia dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara berimbang.   

DAFTAR PUSTAKA
                                                                
Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Dirjan Bimbaga Islam, 1991/1992.
 H. A. Mustofa, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998.
Idris, Zahara, Dasar-dasar Kependidikan, Bandung : Angkasa, 1981.
Saidi, Ridwan, Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa, Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
Wayan, Sregeg, Pendidikan Indonesia dalam Persepektif Sejarah, Surabaya : Surabaya Post, 1985.


[1]Mustafa, Abdullah Ali, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1998), h.137
[2] Ridwan Saidi, Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa ,(Jakarta:CV Rajawali, 1984), h.54
[3]  Ibid.,Mustafa, 138
[4] Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional,(Jakarta:Dirgen Bimbaga Islam, 1991/1992), h.42
[5] Ibid., Mustafa, 39
[6]  Zahara Idris, Dasar-dasar Kependidikan,(Bandung: Angkasa, 1981), h.64
[7]  Ibid.,A.Mustafa, h.144
[8] Ibid., Depag RI.,h. 52
[9]  Sregeg Wayan, Pendidikan Indonesia dalam Persepektif Sejarah, (Surabaya: Surabaya Post, 1985), h. 88

Comments

Post a Comment

bismillahi....

Popular posts from this blog

Kurikulum Sebagai Sistem Dan Komponen-Komponen Sistem Kurikulum

-
Image
     A.       Kurikulum Sebagai Sistem Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Dan pada dasarnya kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen suatu lembaga pendidikan itu. [1] Dari buku kurikulum tersebut kita dapat mengetahui fungsi suatu komponen kurikulum terhadap komponen-komponen kurikulum yang lain. Sistem adalah suatu kesatuan sejumlah elemen (objek, manusia, kegiatan, informasi dan masih banyak yang lainnya) yang terkait dalam proses atau struktur dan dianggap berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. [2] Jika pemahaman sistem di atas dipergunakan, melihat kurikulum itu ada sejumlah komponen yang terkait dan berhubungan...
Read more

Sejarah ilmu mantiq

-
Ilmu mantik pertama kali muncul dari ciptaan ahli-ahli filsafat Yunani kuno sejak abad ke-5 sebelum masehi. Boleh dikatakan yang pertama kali menggerakkan ilmu mantiq ialah golongan sufisme yang pembelajarannya mementingkan perdebatan. Adapun yang menjadi pelopor pertama kali adalah Socrates, kemudian dilanjutkan oleh Plato dan dilengkapi lagi oleh Aristoteles, yang menyusun ilmu ini dengan pembahasan-pembahasan yang teratur dan dan terperinci pembahasannya serta menjadikan ilmu ini sebagai dasar dari ilmu filsafat. Dengan demikian maka Aristoteles diberi gelar Guru Pertama dari ilmu pengetahuan. [1] Dalam perkembangan selanjutnya, mantik Aristo ditransfer ke dunia Islam melalui kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab pada zaman Daulah Abbasyiah (156-656 H/750-1258M). Upaya penerjemahan itu antara lain dilakukan oleh Abdullah bin Mughofa, Abu Ja’far al-Mansur dan Muhammad bin Abdullah Mughafa. Setelah itu, disusul oleh penulis lain Ya’qub bin Ishak al-Kindi, al-Farabi,...
Read more

PENDIDIKAN PONDOK PESARNTREN HUDATUL MUNA 1 JENES

-
A.               Sejarah Pesantren 1.    Latar Belakang Pendiri Pondok KH. Thoyyib adalah putra dari KH. Ngiso yang dulunya sebagai imam suro di Jenes yang terletak di pinggir jalan raya.Beliau KH. Thoyyib lah yang pertama merintis Pondok Pesantren yang ada di Jenes itu.Beliau dulu setelah beranjak dewasa merantau ke Singapura kemudian menunaikan ibadah haji ketanah suci dan kembali ke Indonesia pada tehun 1926 M. Karena beliau terkenal sebagai seorang yang bersuara indah dan fasih dalam membaca Al-qur’an maka H.Marzuki berkeinginan menjodohkan beliau dengan adiknya yaitu Siti Fatimah. Dan beliau menikah pada tahun 1928 M. Beliau selain terkenal dengan suara yang indah dan membaca yang fasih, beliau pun terkenal sebagai orang yang lemah,lembut,tampan,berwibawa dan berbudi pekarti yang luhur.Beliau selalu istiqomah dalam membaca wirid ba’da shalat maktubah (Istigfar, Tahlil, Allahumma Antassalam ds...
Read more